Beranda » Informasi Umum » Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Maritim Indonesia menjadi poros maritim dunia

Dengan lebih dari 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia dianggap sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari Wilayah Indonesia terdiri lautan. Lautan di Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya laut, minyak dan gas, serta keberagaman kehidupan laut yang semuanya sangat melimpah.

Presiden Joko Widodo, selaku Presiden Indonesia, menyadari akan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, serta lokasi geografis Indonesia yang strategis berniat untuk mengembalikan kejayaan dari kelautan Indonesia melalui program strategis NAWACITA. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk mempersatukan kepulauan yang ada di Indonesia, negara yang memiliki tradisi maritim yang sangat kuat, prioritas utama pemerintah Indonesia adalah membangun infrastruktur konektivitas kelautan yang baik dan kuat. Indonesia bertujuan untuk mengurangi perbedaan harga yang ada di antara wilayah timur dan barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendirikan jaringan kapal kontainer bersubsidi yang kuat bernama Tol Laut.

Untuk mendukung konektivitas kelautan, Indonesia secara terus menerus mengembangkan infrastruktur dan sumber daya kelautannya. Saat ini Indonesia memiliki 2.132 pelabuhan dan terminal yang dikelola oleh 287 administrasi pelabuhan. Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional berjumlah 141 pelabuhan, dengan jumlah kapal yang terdaftar sebanyak 14.181 kapal dengan total kapasitas 20.825.038 Gross Tons. Sebanyak 500.000 pelaut yang melayani perusahaan pengiriman baik domestik maupun internasional setiap harinya. Lima markas penjaga pantai, dan 250 galangan kapal untuk membangun segala macam produk kapal dalam negeri.

INAPORTNET Untuk Mendukung Pelabuhan

Dengan meluncurkan INAPORTNET, Indonesia telah meningkatkan standar pelayanan pada pelabuhan-pelabuhannya. INAPORTNET merupakan sistem pelayanan berbasis web internet tunggal yang mengintegrasikan sistem informasi pelabuhan standar. Sistem ini digunakan untuk melayani kapal-kapal dan barang-barang dari perusahaan atau agen terkait dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan melengkapi pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Aplikasi jaringan INAPORTNET saat ini sudah diintegrasikan dengan sistem Indonesian National Single Window (INSW) dan didukung oleh sistem pendukung yang baik dan terintegrasi.

Keberhasilan Indonesia menghadirkan 8.500 hingga 10.000 kapal kontainer ukuran besar ke Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan kemerdekaan kelautan Indonesia. Jalur pengiriman yang dimiliki kapal kontainer ukuran besar tersebut adalah jalur langsung dari Jakarta ke Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadiran kapal kontainer ukuran besar ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok telah mampu untuk melayani kapal dengan kapasitas besar, sehingga membuat efisiensi dari logistik Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini menyebabkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mendukung Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu pelabuhan pemindahan muatan terbesar di Asia.

Mempersiapkan Segalanya Untuk Menjadi Poros Maritim Dunia

Sesuai dengan ketentuan dari konvensi PBB mengenai hukum kelautan pada tahun 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan menyiapkan 3 jalur laut, yaitu, jalur laut kepulauan Indonesia, yang berfungsi sebagai jalur cepat dan berkelanjutan bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia. Sehingga peningkatan keamanan kelautan melalui peningkatan atau pembaruan teknologi navigasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Saat ini Indonesia memiliki 22 stasiun Vessel Traffic Service (VTS) baik untuk pelabuhan atau kelautan dan daratan atau pesisir tersebar diseluruh Indonesia.

Indonesia telah memberlakukan Non-Convention Vessel Standard (NCVS) untuk kapal berbendera Indonesia dengan kapasitas dibawah 500 Gross Tons mulai tahun 2012. Sejak 2017, Indonesia telah secara resmi menyediakan jasa ilmu pelayaran pada wilayah pelayanan ilmu pelayaran sukarela di Selat Malaka dan Singapura yang memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan dari kapal yang berlayar di wilayah tersebut. Indonesia juga telah mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur oleh aturan keselamatan tahun 1972, Safety of Life at Sea (SOLAS) Bab VI artikel 2 mengenai Verified Gross Mass of Container (VGM) dengan mengeluarkan peraturan Dirjen Transportasi Laut.

Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Maritim

Menggunakan kitab undang-undang ISPS sebagai panduan, Indonesia telah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim. Sebuah keputusan yang diambil untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas. Pada Agustus 2013, Indonesia telah secara sukses membangun dan bergabung dengan jaringan internasional identifikasi kapal jarak jauh. Sebuah Pusat Data Nasional telah dibentuk oleh Indonesia untuk memenuhi inisiatif pembagian informasi maritim, dan telah meningkatkannya dengan merubah Penyedia Jasa Aplikasi yang dikenal dengan tujuan untuk memfasilitasi pembagian atau penyebaran informasi melalui Pertukaran Data Internasional.

Indonesia memiliki Penjaga Laut dan Pesisir Indonesia untuk menjaga wilayah pesisir dan kelautannya. Tugas dan tanggung jawab dari Penjaga Laut dan Pesisir meliputi bidang keamanan dan patroli, penegakan hukum dan advokasi, kode etik pengiriman, penanganan bencana dan pekerjaan bawah air hingga fasilitas dan infrastruktur untuk memastikan keselamatan dan keamanan dari pengiriman dan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Untuk melaksanakan inspeksi, monitoring, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pengiriman, serta perlindungan lingkungan kelautan, kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia pada umumya dan wilayah Asia-Pasifik pada umumnya.

Indonesia juga memiliki peran aktif sebagai anggota tetap dari negara pengatur pelabuhan di wilayah Asia-Pasifik yang diatur dalam Momerandum of Understanding Tokyo. Dengan menetapkan Pulau Gili dan Nusa Penida sebagai Wilayah Laut Sensitif dengan mengajukan ke majelis kelautan IMO MEP ke-71 di London pada bulan Juli 2017, Indonesia telah benar-benar menunjukkan komitmennya dalam perlindungan lingkungan kelautan. Indonesia berharap proposal mereka dapat diterima oleh IMO untuk meminimalisasi dampak negatif pelayaran internasional di Selat Lombok untuk pulau Gili dan Nusa Penida, dan menjaga wilayah tersebut.

Mengembangkan SDM

Dengan memperbarui kurikulum dan fasilitas dari pusat pelatihan maritim di seluruh wilayahnya, Indonesia menunjukan komitmennya yang kuat dalam peningkatan kekuatan dan kapasitas dari 500.000 orang pelaut. Pada tanggal 6 Oktober 2016, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik bagi pelaut Indonesia. Indonesia percaya bahwa undang-undang baru mengenai konvensi pekerja maritim ini merupakan kontribusi yang besar dari Indonesia untuk salah satu tugas utama IMO yang berupa tugas untuk melindungi pelaut di laut.

Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961 dan selalu berkontribusi kepada program dan kegiatan dalam kerjasama keselamatan dan keamanan maritim internasional serta perlindungan lingkungan laut yang diselenggarakan IMO. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan kontribusinya dalam pelayanan komunitas maritim internasional dan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan utama dari IMO untk membuat pelayaran yang aman, selamat, dan efisien secara lingkungan hidup.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *