Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018

Berdasarkan survey yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 hingga 2015 yang dilansir dari oceanweek.co.id, diketahui bahwa sekitar 80% kontainer yang digunakan di berbagai pelabuhan di Indonesia tidak laik pakai. Untuk mencegah ditolaknya barang di pelabuhan tujuan dengan alasan kontainer yang tidak layak pakai dapat mengkontaminasi barang yang dikirim, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai merumuskan peraturan untuk mengatur standarisasi peti kemas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018.

Baca berita terkait: https://maritimindonesia.com/2018/09/03/permenhub-nomor-53-tahun-2018/

Peraturan yang dirumuskan tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, standarisasi peti kemas akan mengacu pada International Convention for Safe Container (CSC). Ini merupakan peraturan internasional yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). Hal ini dipaparkan oleh Hermanta, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada acara sosialisasi peraturan tersebut yang digelar pada Kamis 30 Agustus 2018 yang lalu di Hotel Santika, Jakarta Utara.

Isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018 mengatur tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi. Peraturan ini terdiri dari 12 Bab dan 72 pasal. Susunan dari Permenhub ini adalah sebagai berikut:

  1. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri dari 1 Pasal.
  2. Bab II mengatur tentang Ruang Lingkup, terdiri dari 1 Pasal.
  3. Bab III mengatur tentang Kelaikan Peti Kemas, terdiri dari 3 Pasal.
  4. Bab IV mengatur tentang Pemeriksaan, Pengujian, dan Verifikasi Peti Kemas, terdiri dari 26 Pasal.
  5. Bab V mengatur tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VGM), terdiri dari 18 Pasal.
  6. Bab VI mengatur tentang Perbaikan Peti Kemas, terdiri dari 1 Pasal.
  7. Bab VII mengatur tentang Biaya Pelayanan Jasa Kelaikan Peti Kemas serta Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VGM), terdiri dari 6 Pasal.
  8. Bab VIII mengatur tentang Pengawasan Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas serta Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (VGM), terdiri dari 8 Pasal.
  9. Bab IX mengatur tentang Sanksi Administratif, terdiri dari 1 Pasal.
  10. Bab X mengatur tentang Ketentuan Peralihan, terdiri dari 1 Pasal.
  11. Bab XI mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain, terdiri dari 4 Pasal.
  12. Bab XII mengatur tentang Ketentuan Penutup, terdiri dari 2 Pasal.
Persyaratan Kelaikan Peti Kemas

Persyaratan mengenai kelaikan peti kemas tertulis pada Permenhub 53/2018 Bab III mengenai kelaikan peti kemas. Pasal 3 ayat 2 Permenhub 53/2018 memuat kriteria kelaikan peti kemas yang digunakan. Persyaratan yang tertulis mengenai kelaikan tersebut ada 4.

Syarat pertama, peti kemas harus bersifat permanen dan kokoh. Sehingga kontainer dapat digunakan berulang kali.

Syarat kedua, kontainer dirancang khusus untuk memfasilitasi pengangkutan barang melalui 1 (satu) atau lebih moda transportasi tanpa pemuatan ulang.

Syarat ketiga, peti kemas dirancang untuk diamankan dan/atau mudah ditangani. Peti kemas juga wajib memiliki Pengikat Sudut Peti Kemas, atau biasa disebut sebagai Corner Fitting. Syarat keempat, peti kemas memiliki ukuran luas yang ditutupi oleh 4 (empat) sudut bawah bagian luar yaitu minimal 14 (empat belas) meter persegi (150 kaki persegi) atau minimal 7 (tujuh) meter persegi (75 kaki persegi) apabila dipasang Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) pada bagian atas.

Baca Panduan Dimensi Peti Kemas: https://maritimindonesia.com/2018/08/23/panduan-mengenai-dimensi-peti-kemas/

Seluruh syarat tersebut harus dipenuhi pada:

  1. Peti kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut di kapal yang digunakan untuk pengangkutan internasional dan masuk ke pelabuhan Indonesia.
  2. Peti kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut di kapal yang diangkut dari pelabuhan Indonesia untuk dikirim ke negara lain.
  3. Peti kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut di kapal yang diangkut antar pelabuhan di Indonesia.

Baca Panduan Penanda Peti Kemas: Panduan Mengenai Penanda Peti Kemas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018 tidak berlaku untuk:

  1. Peti kemas yang didesain untuk pengangkutan di udara.
  2. Peti kemas pada sasis atau trailer, termasuk peti kemas tangki (tank container), peti kemas rak datar (flat-rack container), dan peti kemas muatan curah cair (bulk container) yang diangkut secara bersamaan pada kapal penyeberangan.
  3. Peti kemas yang tidak sesuai standar konvensi.
Peserta Acara

Pada acara yang dihadiri oleh pengurus INSA Jakarta, ALFI Jakarta, Asdeki Jakarta, operator terminal Pelabuhan Tanjung Priok (MAL, Npct1), GINSI Jakarta, dan kalangan pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok ini Hermanta berharap agar para peserta dapat menggunakan acara sosialisasi ini untuk mendapat pemahaman yang lebih baik dari peraturan standarisasi peti kemas. Hal ini agar faktor keamanan dan keselamatan dalam penggunaan peti kemas di pelabuhan yang merupakan prioritas dapat menjadi lebih baik.

 

Referensi:

  1. OceanWeek.co.id/peraturan-kelaikan-petikemas-segera-dilaksanakan-di-indonesia/
  2. Dephub.go.id/PM_53_TAHUN_2018.pdf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *