Verifikasi Berat Kotor dan Inspeksi Kondisi Peti Kemas Tak Lagi Dimonopoli BKI

Permenhub Nomor 53 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi sedang memasuki masa sosialisasi. Dilansir dari bisnis.com, peraturan yang berlaku sejak diundangkan pada 7 Juni 2018 tersebut menyebabkan penunjukkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai pelaku pelayanan jasa pemeriksaan dan sertifikat peti kemas tidak berlaku. Hal ini berarti, PT BKI sudah tidak memiliki hak eksklusif atas kegiatan tersebut.

Pihak swasta yang berminat untuk menjadi lembaga surveyor dapat melakukan verifikasi dan inspeksi. Namun hal ini baru berlaku mulai Januari 2019 karena permenhub ini sedang memasuki masa sosialisasi selama 6 bulan. Hal ini bertujuan agar lembaga surveyor yang berminat untuk memiliki hak inspeksi dan verifikasi peti kemas tersebut memahami peraturan-peraturan yang harus dipatuhi serta syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut. Seluruh hal tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 53 tahun 2018.

Syarat Menjad Surveyor Sesuai Permenhub Nomor 53 Tahun 2018

Untuk masalah pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaikan peti kemas, dapat dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal dan/atau surveyor. Adapun salah satu syarat untuk menjadi surveyor ialah harus memiliki kompetensi di bidang kelaikan peti kemas. Selain itu, surveyor harus pernah mengikuti diklat di bidang peti kemas dengan kompetensi yang setara. Surveyor sendiri dapat berupa badan klasifikasi yang ditunjuk ataupun badan usaha yang ditunjuk oleh menteri.

Sedangkan untuk melakukan verifikasi berat kotor peti kemas, yang memiliki hak adalah shipper atau pengirim dan/atau pihak ketiga. Apabila pihak ketiga ingin melakukan verifikasi berat kotor peti kemas, maka pihak ketiga wajib memiliki kesepakatan dengan shipper atau yang mewakili pengirim, atau dengan asosiasi terkait dan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan setempat. Shipper dan pihak ketiga yang melakukan penimbangan berat kotor peti kemas (VGM) wajib mendapat persetujuan dari penyelenggara pelabuhan.

Persyaratan untuk Shipper dan/Pihak Ketiga

Persyaratan yang harus dipenuhi shipper adalah melampirkan standar operasi prosedur penimbangan, memiliki atau menguasai peralatan atau perlengkapan penimbangan terkalibrasi dan bersertifikat yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama atau sewa menyewa. Selain itu shipper wajib memiliki data rencana muatan yang akan ditimbang.

Persyaratan untuk pihak ketiga adalah pihak ketiga harus berbadan hukum indonesia atau badan usaha pelabuhan. Selain itu pihak ketiga juga harus memiliki atau menguasai peralatan atau perlengkapan penimbangan terkalibrasi dan bersertifikat yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama atau sewa menyewa. Prosedur penimbangan pihak ketiga pun harus menggunakan prosedur yang diketahui oleh pihak penyelenggara pelabuhan. Selain itu, tarif yang ditetapkan oleh pihak ketiga harus berpedoman pada peraturan menteri mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan.

Baca Panduan Penanda Peti Kemas: Panduan Mengenai Penanda Peti Kemas

Shipper dan pihak ketiga memiliki kewajiban yang sama, yaitu mereka wajib mendokumentasikan berat kotor peti kemas terverifikasi serta menyampaikan laporan hasil penentuan VGM setiap 3 bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar terdekat. Namun pihak ketiga juga memiliki kewajiban tambahan berupa publikasi tarif jasa melalui media elektronik dan/ atau media cetak.

Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan jumlah kontainer tidak laik pakai yang digunakan untuk pengiriman dapat berkurang dan pengiriman hanya akan dilakukan dengan peti kemas yang laik pakai. Hal ini untuk meningkatkan faktor keselamatan serta keamanan dari kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan peti kemas untuk mengirimkan barang.

 

Referensi:

  1. Bisnis.com/mulai-2019-uji-kelaikan-kontainer-bisa-dilakukan-oleh-semua-surveyor
  2. Bisnis.com/bki-tak-persoalkan-beleid-baru-inspeksi-verifikasi-peti-kemas
  3. Dephub.go.id/PM_53_TAHUN_2018.pdf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *