Permenhub Nomor 88 Tahun 2014 Resmi Berlaku Desember 2018

Pemberlakuan permenhub nomor 88 tahun 2014 mulai Desember 2018 menyebabkan kapal penumpang dengan kapasitas dibawah 5.000 GT akan dilarang beroperasi di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni. Hal ini dikarenakan kapal dengan kapasitas diatas 5.000 GT dianggap lebih hemat BBM. Edi Oetomo, Ketua DPP Indonesian National Ferryowners Association (INFA) mengatakan bahwa kapal baru dengan kapasitas diatas 5.000 GT hanya membutuhkan BBM sebanyak 3,5 ton hingga 4 ton per hari. Sedangkan kapal lama dengan kapasitas dibawah 5.000 GT membutuhkan sekitar 7,5 ton BBM per hari nya.

Peraturan yang telah diterbitkan sejak Desember 2014 ini telah disosialisasikan selama 4 tahun. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu yang cukup untuk perusahaan pengangkutan penyeberangan untuk secara bertahap mengganti kapal mereka sesuai dengan peraturan tersebut.

Permenhub Nomor 88 Tahun 2014

Permenhub ini diterbitkan untuk mengantisipasi tingginya pertumbuhan aktifitas penyeberangan di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni. INFA yang telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan peraturan tersebut sudah secara bertahap mengganti beberapa kapal mereka. Dari 70 total kapal penyeberangan yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni, 16 kapal diantaranya adalah kapal milik perusahaan yang tergabung dalam asosiasi INFA. Saat ini, 3 dari 16 kapal tersebut sudah diganti menjadi kapal dengan kapasitas diatas 5.000 GT untuk memenuhi peraturan tersebut. Sedangkan 13 kapal sisanya ditargetkan akan seluruhnya diganti sebelum Desember 2018.

Berbeda denga INFA, Asosiasi Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) merasa bahwa pelaksanaan peraturan ini justru berpotensi membawa pemborosan. Hal ini dikarenakan muatan tiap hari lintasan Merak-Bakauheni, hanya 30% dari waktu operasi saja kapal dapat membawa muatan penuh. Sisanya, 70% dari waktu operasi harian menunjukkan kapal sepi muatan. Meskipun demikian, Gapsdap melalui Ketua Umumnya, Khoiri Soetomo tetap mendukung pelaksanaan permenhub tersebut. Hanya saja, Gapasdap berharap agar pelaksanaannya tidak dipaksakan untuk menghindari potensi pemborosan.

Kelebihan Kapal

Khori menyatakan bahwa di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni terjadi oversupply kapal. Mengakibatkan  ada 40 kapal yang antre menunggu giliran karena kurangnya dermaga. Hal ini menyebabkan kapal hanya mampu beroperasi selama 12 hari dalam 1 bulan. Selain itu, dari 70 kapal yang ada, hanya 30 kapal yang berlayar tiap harinya karena kurangnya muatan. Hal ini makin meyakinkan Khoiri untuk meminta pemerintah agar meninjau ulang permenhub nomor 88 tahun 2014 tersebut agar tidak terjadi pemborosan BBM karena kapal dipaksa berangkat dengan muatan yang jauh lebih sedikit dari kemampuan angkutnya.

Gapasdap memberi saran kepada pemerintah untuk menambah dermaga di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni. Namun, pemerintah menganggap saran ini sulit untuk diwujudkan karena tidak tersedianya lahan untuk pembangunan dermaga baru di pelabuhan tersebut.

Baca Peraturan Menteri Perhubungan lainnya: Permenhub Nomor 53 Tahun 2018

Pihak kemenhub sendiri menyatakan bahwa permenhub nomor 88 tahun 2014 ini akan tetap diterapkan mulai Desember 2018, sesuai dengan keputusan dalam permenhub tersebut. Dirjen Perhubungan darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan bahwa permenhub tersebut telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebelum diterbitkan. Selain itu, Budi merasa waktu 4 tahun yang diberikan untuk mengganti kapal secara bertahap sudah cukup lama.

Dalam permenhub nomor 88 tahun 2014 sendiri sudah tertulis bahwa pemerintah akan memberi kemudahan bagi pengusaha kapal penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni yang tidak mampu untuk mengganti kapal mereka ke kapal dengan kapasitas diatas 5.000 GT untuk memindahkan area operasi mereka. Kemudahan tersebut berupa prioritas dalam mendapatkan persetujuan pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan yang memungkinkan. Hal ini bertujuan agar pengusaha kapal yang tidak mampu mengganti kapal mereka dapat tetap beroperasi meskipun di jalur penyeberangan yang berbeda. Sehingga perusahaan penyeberangan yang tidak mampu mengganti kapal mereka tidak gulung tikar karena larangan beroperasi di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni.

 

Referensi:

  1. http://peraturan.go.id/permen/kemenhub-nomor-pm.88-tahun-2014-tahun-2014.html
  2. http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ09EZ2dWRUZJVlU0Z01qQXhOQT09
  3. http://industri.bisnis.com/read/20180904/98/834729/kemenhub-permenhub-88-tetap-berlaku-desember-2018
  4. http://www.emaritim.com/2018/09/menhub-keluarkan-permenhub-nomor-pm-88.html
  5. http://oceanweek.co.id/27152-2/
  6. http://oceanweek.co.id/mulai-desember-kapal-di-bawah-5-000-gt-tak-boleh-beroperasi-di-merak-bakauheni/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *