Indonesia Gelar Pertemuan Negara Kepulauan dan Negara Pulau di Jakarta

Dilansir dari kkp.go.id, Senior Official Meeting (SOM) atau pertemuan pejabat tinggi dari negara pulau dan kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) yang digelar di Jakarta pada tanggal 6 sampai 8 September 2018 yang lalu merupakan gelaran SOM AIS kedua. Sedangkan gelaran pertemuan negara kepulauan dan negara pulau yang pertama telah digelar pada tanggal 21 dan 22 November 2017 yang lalu.

Gelaran SOM AIS pertama dan kedua ini merupakan perwujudan konkrit dari implementasi komitmen Indonesia untuk menangani dampak perubahan iklim. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim memiliki dampak yang sangat besar bagi pulau dan kepulauan. Pemanasan global yang terjadi akibat perubahan iklim, secara terus menerus menaikkan tingkat air laut. Hal ini menimbulkan banjir rob untuk negara-negara pulau dan kepulauan tersebut.

Pulau-pulau Kecil Tenggelam

Salah satu dampak pemanasan global yang telah terjadi di Indonesia adalah tenggelamnya 2 dukuh di Kabupaten Demak karena banjir rob. Selain itu, temuan Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB pada 2009 tentang kemungkinan tenggelamnya 2000 pulau kecil Indonesia pada tahun 2030 membuat Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk mencegah dampak perubahan iklim lebih lanjut.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memulai forum pejabat tinggi negara pulau dan kepulauan untuk menanggulangi masalah tersebut. Pada pertemuan negara kepulauan dan negara pulau yang pertama tahun 2017 lalu, dilakukan diskusi untuk menghasilkan solusi. Pada gelaran yang pertama, dilakukan juga kunjungan dari peserta delegasi menuju beberapa lembaga seperti BMKG, Pushidros-AL dan LIPI.

Pertemuan Negara Kepulauan dan Negara Pulau Yang Kedua

Sebagai kelanjutan dari SOM AIS pertama, pemerintah Indonesia kembali menggelar SOM AIS kedua di Jakarta pada tanggal 6 sampai 8 September 2018 yang lalu. Acara ini dihadiri peserta dari 46 negara pulau dan kepulauan (AIS) kawasan Asia dan Afrika. Beberapa diantaranya adalah Mauritius, Saint Kitts and Navis, United Kingdom, New Zealand, Palau, dan Singapura. Selain itu, United Nation Development Program mengirimkan Christophe Bahuet, Country Director UNDP untuk ikut menghadiri acara yang merupakan hasil kerja sama antara Menko Kemaritiman dan UNDP tersebut.

Acara ini dibuka oleh Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pada hari Kamis 6 September 2018. Menko Luhut meyampaikan bahwa semua peserta merupakan bagian dari negara yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, sehingga harus bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi dampak lebih lanjut. Perubahan iklim dapat mempengaruhi level permukaan air laut, tingkat keasaman laut, pemutihan karang, hingga bencana alam yang terjadi di laut.

Membahas Semua Masalah dan Mencari Solusinya

Pada forum SOM AIS kedua ini, negara-negara membahas mengenai masalah sampah plastik yang sudah sangat banyak mencemari lautan. Negara-negara peserta SOM AIS diharapkan dapat bekerja sama untuk saling mengurangi sampah plastik di wilayah lautan masing-masing. Hal ini untuk mencegah rusaknya ekosistem laut dunia.

Tak cukup disitu, forum ini juga membahas bagaimana cara untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini bertujuan agar negara-negara tersebut dapat bertahan dari terpaan dampak perubahan iklim. Selain itu, dapat membantu mengurangi fenomena perubahan iklim global.

Metode-metode penanganan bencana juga menjadi salah satu fokus diskusi. Dikarenakan perubahan iklim yang terjadi, makin banyak bencana seperti banjir rob, cuaca buruk, hingga angin topan dan kekeringan berkelanjutan melanda. Dengan diadakannya forum diskusi ini, diharapkan masing-masing negara mampu mendapatkan solusi bagi bencana yang mungkin akan mereka hadapi tersebut.

Nilai Sumber Daya dan Industri Kelautan Hingga USD 6 Triliun

Gerakan pusat aksi laut UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya mencapai USD 3 hingga 6 Trilliun. Maka dari itu, dalam forum SOM AIS kedua ini dibahas juga strategi dan rencana untuk pengembangan ekonomi biru, yaitu ekonomi yang berbasis kemaritiman. Selain itu, metode perikanan berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem laut dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi bahasan.

Dengan nilai sumber daya dan industri kelautan hingga USD 6 Trilliun, dampak perubahan iklim dan pemanasan global di sektor maritim akan menjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia. Sehingga diperlukan kerja sama antar seluruh negara peserta untuk mencegah dampak lebih lanjut dari perubahan iklim dan pemanasan global.

Indonesia Menawarkan Solusi yang Inovatif dan Cerdas

Indonesia ingin menawarkan solusi yang inovatif dan cerdas untuk menangani masalah-masalah tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, beberapa inovasi yang ditawarkan Indonesia melalui forum pertemuan negara kepulauan dan negara pulau yang kedua ini adalah saling tukar menukar pengalaman dan informasi. Memberikan  bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan. Serta membentuk skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim. Proyek pendanaan tersebut rencananya akan diberi nama AIS Fund yang berasal dari seluruh negara-negara peserta.

Pada pertemuan negara kepulauan dan negara pulau kedua ini, selain melakukan forum diskusi, para peserta juga diajak untuk melakukan kunjungan. Salah satunya ke fasilitas konservasi mangrove dan pelestarian penyu di Pulau Pramuka. Para peserta juga ditunjukkan upaya konkrit pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penanganan dampak perubahan iklim dan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan.

Pemerintah Indonesia dan UNDP akan menggelar pertemuan tingkat Menteri Negara-negara AIS pada tanggal 1 dan 2 November tahun 2018 nanti. Pertemuan lanjutan ini akan digelar di Manado, Sulawesi Tenggara.

“Kita ingin membuka akses kerja sama dengan organisasi kepemudaan maupun start up Indonesia di bidang kemaritiman khususnya bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” ucap Odo Manuhutu, Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim.

 

Referensi:

  1. https://kkp.go.id/artikel/6013-indonesia-tawarkan-solusi-cerdas-dan-inovatif-dalam-pertemuan-negara-kepulauan-dan-negara-pulau-ke-2
  2. https://www.viva.co.id/berita/dunia/1072274-jaga-kelestarian-laut-negara-kepulauan-komitmen-patungan-us-1-2-juta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *