Mulai 10 Oktober 2018, Nilai Maksimal Barang Mendapat Gratis Bea Masuk dan Pajak Impor Turun

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan baru. Peraturan tersebut adalah PMK Nomor 112/PMK.04/2018 yang berisi tentang perubahan atas PMK Nomor 183/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Dengan ditetapkannya peraturan baru ini, barang impor dengan harga diatas USD 75 akan dikenai bea masuk dan pajak impor. Pada peraturan sebelumnya, nilai maksimal barang yang dapat terbebas dari pembayaran bea masuk dan pajak impor adalah USD 100. PMK Nomor 112 akan mulai berlaku 10 Oktober 2018 nanti.

Penurunan nilai ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya barang konsumsi yang diimpor dalam partai kecil namun dengan frekuensi yang banyak setiap harinya. Menurut Djanurindo Wibowo, Kepala Sub Direktorat Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, membludaknya barang yang diimpor oleh pelaku e-commerce menjadi salah satu penyebab diberlakukannya peraturan baru ini.

PMK Nomor 112 Untuk Menghilangkan Modus Pemecahan Nilai Barang

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi mengatakan bahwa otoritas kepabeanan telah menemui modus memecah nilai barang dibawah USD 100 agar barang yang diimpor tidak terkena bea masuk dan pajak. Nilai USD 100 merupakan nilai maksimum bebas bea masuk dan pajak impor pada peraturan sebelumnya.

“Kami mendapatkan fakta bahwa transaksi yang dibawah USD 100 meningkat tajam. Bahkan ada seseorang yang dalam sehari mereka melakukan 400 kali transaksi denga nilai USD 20.311 atau 300 juta rupiah lebih,” ucap Heru. Ia menjelaskan, metode tersebut bernama splitting. Metode ini dilakukan dengan memecah transaksi menjadi beberapa transaksi kecil. Dengan cara memecah jumlah barang impor per transaksi hingga nilai per transaksi nya menjadi dibawah USD 100. Hal ini dilakukan untuk menghidari bea masuk dan pajak impor. Pemecahan jumlah barang ini tentu mengurangi potensi pendapatan negara dari bea masuk dan pajak impor.

Otoritas kepabeanan melaporkan ada indikasi terjadinya 10.000 pelanggaran menggunakan metode splitting yang terjadi selama setahun. Kurang ketatnya regulasi yang digunakan sebelumnya membuat pihak otoritas kepabeanan tidak dapat menindak para pelaku splitting. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pendapatan negara dari bea masuk dan pajak impor.

Melindungi Industri Retail Dalam Negeri

Kebijakan baru ini juga bertujuan untuk melindungi industri retail dalam negeri. Menurut heru, akan sangat tidak adil bagi pelaku industri retail dalam negeri yang membayar bea masuk dan pajak impor untuk barang dagangan mereka yang didatangkan dari luar negeri jika harus bersaing dengan barang yang sama namun tidak dikenai bea masuk dan pajak impor. Perbedaan pengeluaran untuk bea masuk dan pajak impor membuat barang pengusaha retail taat pajak akan lebih mahal dari yang tidak terkena bea masuk dan pajak impor, membuat persaingan harga menjadi tidak sehat.

Baca Peraturan Pemerintah Lainnya:

Dengan mengeluarkan kebijakan baru ini, bukan berarti pemerintah melarang pebisnis online atau e-commerce untuk melakukan impor barang konsumsi. Namun pemerintah ingin menegaskan bahwa mereka tetap harus membayar pajak, tidak melakukan metode splitting seperti sebelumnya. Karena hal tersebut merugikan negara dan pelaku industri retail yang taat aturan membayar pajak impor dan bea masuk.

Tarif yang ditetapkan dalam PMK Nomor 112 ini adalah untuk transaksi impor dengan nilai diatas USD 75. Tarif bea masuk yang dibebankan adalah 7,5% flat untuk semua jenis barang. Kemudian tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% flat, dan tarif PPh (Pajak Penghasilan) 10% untuk importir yang telah memiliki NPWP dan 20% untuk yang tidak memiliki NPWP.

Aprindo Mendukung PMK Nomor 112

Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) sendiri mendukung dijalankannya PMK Nomor 112 baru tersebut. Tutum Rahanta, Wakil Ketua Umum Aprindo menganggap dengan diberlakukannya aturan baru tersebut dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat di bidang industri retail, baik untuk pelaku bisnis retail online maupun offline.

Tutum juga menanggapi tentang temuan bea cukai mengenai splitting impor hingga 400 invoice barang yang sama dalam satu hari. Ia menganggap barang-barang tersebut bukan merupakan barang yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk diperdagangkan. Dengan jumlah mencapai 400 barang yang sama dalam sehari, barang tersebut dinilai terlalu banyak jika akan digunakan untuk konsumsi pribadi.

Pemerintah berharap, dengan perubahan peraturan bebas bea masuk dan pajak impor ini dapat mendorong produksi dalam negeri dan mendorong masyarakat menggunakan produk lokal. Perlu diketahui, nilai maksimal untuk mendapatkan bebas bea masuk dan pajak impor yang diterapkan Indonesia termasuk moderat jika dibandingkan dengan negara lain. Uni Eropa, Korea Selatan dan Malaysia masing-masing membebaskan bea masuk barang dengan nilai dibawah USD 170, USD 150, dan USD 128 secara berurutan. Sedangkan Jepang, Thailand dan Kanada masing-masing senilai USD 90, USD 28 dan USD 15. Hal ini menunjukkan nilai bebas bea masuk dan pajak yang diberikan pemerintah Indonesia tidaklah rendah.

Untuk mendukung penegakkan PMK  Nomor 112 baru ini, pihak bea cukai sendiri saat ini telah menerapkan smart system berupa sistem validasi dan verifikasi anti splitting dalam aplikasi impor barang kiriman dengan menggunakan algoritma khusus. Sistem aplikasi barang kiriman juga telah terintegrasi dengan aplikasi lain terkait dengan prosedur penutupan manifes, sistem keberatan dan banding serta pembetulan penetapan pejabat bea cukai, jelas Heru. Dengan sistem ini, pihaknya berharap jumah pelanggaran terhadap bea masuk dan pajak impor dapat dikurangi. Selain itu, para pelaku usaha dapat sadar akan pentingnya taat membayar pajak.

 

Referensi:

  1. http://indonesiashippingline.com/logistik-forwarding/3405-ditjen-bea-cukai-sosialisasi-permenkeu-112-pmk-04-2018-tentang-e-commerce.html
  2. http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/17/ada-pmk-no-112-bea-cukai-tekankan-itu-bukan-larangan-beli-barang-luar-negeri
  3. http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/09/17/aprindo-dukung-pmk-no-112-demi-terciptanya-persaingan-sehat
  4. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/17/145204126/impor-barang-lebih-dari-75-dollar-as-akan-dikenakan-bea-masuk-75-persen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *