Permasalahan Internal dan Eksternal Sebabkan 8 Galangan Telat Setor Kapal

Pemerintah Indonesia diketahui telah memesan sekitar 150 kapal kepada beberapa galangan kapal anggota Ikatan Industri Kapal dan Perusahaan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo). Galangan kapal tersebut terdiri dari galangan kapal BUMN serta galangan kapal swasta. Kapal yang dipesan tersebut merupakan kapal perintis yang akan digunakan untuk melayani jalur tol laut Indonesia.

Dari 150 kapal yang dipesan, terdapat 26 unit kapal perintis yang masih belum selesai pembangunannya. Padahal jika mengacu pada kontrak kerja pembangunan kapal, jadwal penyerahan kapal sudah lama terlewati. Berdasarkan kontrak kerja pemesana kapal, jadwal terakhir penyerahan kapal adalah pada tanggal 31 April 2018 yang lalu. Pihak Iperindo selaku wadah asosiasi galangan kapal tersebut menampik rumor bahwa 26 kapal yang belum diserahkan mengalami gagal bangun. Mereka mengatakan, 8 galangan yang bertanggung jawab atas 26 kapal tersebut telah mengerjakan pembangunan kapal tersebut hingga 90%. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPP mereka, Askan Naim. Laporan progres pembangunan 26 unit kapal tersebut dijadikan bukti penguat bahwa 26 kapal tersebut tidak gagal bangun, hanya telat selesai saja.

Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin) merasa prihatin dengan keterlambatan yang dilakukan oleh 8 galangan kapal tersebut. Ia meminta pihak Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit agar dapat mengetahui alasan keterlambatan penyelesaian kapal tersebut. Hal ini dikarenakan proses pemilihan galangan  kapal dilakukan melalui tender sehingga perlu diketahui kenapa galangan yang memenangkan tender malah terlambat menyelesaikan proyek.

Pihak Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mengatakan proyek pembangunan kapal tersebut seharusnya melibatkan sinergi semua pihak terkait. Melalui sekjennya, Achmad Ridwan Tento, IMLOW mengatakan jika terdapat masalah dalam pengadaan bahan pembangunan kapal, seharusnya pihak galangan segera menghubungi instansi terkait untuk mempercepat perolehan material. Keterlambatan ini merupakan bukti kurangnya sinergi antara stakeholder dan pihak terkait atas proyek pembangunan kapal ini. IMLOW berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Alasan utamanya apa bisa terlambat penyelesaiannya. Jika ada kendala dalam pengadaan material atau komponen kapal yang sebagian besar masih impor itukan harusnya ada sinergi dengan instansi terkait sejak awal,” ujar Achmad Ridwan Tento.

Berdasarkan surat dari Iperindo kepada Presiden Joko Widodo, keterlambatan penyelesaian 26 unit kapal ini dikarenakan terdapat masalah pada 8 galangan kapal. Permasalah tersebut terdiri dari permasalahan internal dan eksternal dari 8 galangan kapal yang bertanggung jawab atas 26 kapal perintis tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Barang dan Jasa, 8 galangan yang terlambat menyerahkan kapal tersebut akan dikenai denda. Denda tersebut dihitung mulai tanggal 31 April 2018, saat kontrak kerja pembangunan kapal berakhir.

Pihak Iperindo selaku wadah asosiasi galangan kapal sendiri sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut bertujuan untuk memohon perpanjangan waktu penyerahan kapal serta keringanan denda keterlambatan. Perpanjangan waktu yang diminta oleh Iperindo untuk menyerahkan 26 kapal perintis tersebut adalah hingga Desember 2018.

Referensi:

  1. http://industri.bisnis.com/read/20181018/98/850604/penyerahan-26-kapal-tol-laut-molor-iperindo-sebut-dibangun-8-galangan-
  2. http://industri.bisnis.com/read/20181018/98/850562/proyek-26-kapal-tol-laut-molor-pemerintah-perlu-cari-jalan-keluar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *